JAKARTA, - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla JK, memberikan penjelasan terkait pernyataan nominal pembayaran cicilan dan bunga utang pemerintah yang mencapai Rp triliun per tahun. Pria yang akrab disapa JK itu menyebutkan, saat ini utang pemerintah telah menembus level Rp triliun. Ia pun meyakini, dalam waktu dekat total utang pemerintah akan menembus Rp triliun."Bulan-bulan ini pasti naik Rp triliun," kata dia, dalam sebuah acara diskusi stasiun TV nasional, dikutip Sabtu 10/6/2023.Lebih lanjut ia bilang, saat ini utang pemerintah didominasi oleh surat berharga negara SBN. Adapun SBN sendiri disebut memiliki bunga rata-rata sebesar 6,5 persen per tahun. Baca juga JK Bilang Pemerintah Bayar Utang Rp Triliun, yang Benar Rp 902 Triliun Dengan asumsi utang pemerintah sebesar Rp triliun, yang didominasi oleh SBN dengan tingkat suku bunga sebesar 6,5 persen, maka besaran bunga yang dibayarkan oleh pemerintah, kata JK, mencapai lebih dari Rp 500 triliun per tahun."Itu bunga saja. Ini kan utang kan dicicil, tenornya katakan rata-rata 10 tahun, artinya dalam 10 tahun utang harus lunas," ujar JK. Menurut JK, dengan asumsi tersebut, maka nominal cicilan pokok yang harus dibayarkan pemerintah mencapai sekitar Rp 700 triliun per tahun. Sehingga, total pembayaran berkaitan dengan utang mencapai lebih dari Rp triliun per tahunnya."Ini perhitungan kasar saja, dan perhitungan data bunga yang dibayar tahun ini Rp 450 triliun," ucapnya. Baca juga JK Sebut Pemerintah Bayar Utang Rp Triliun Per Tahun, Sekian Jumlahnya di APBN Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menampik pernyataan JK yang menyebutkan, nominal pembayaran berkaitan utang pemerintah mencapai Rp triliun per Bicara Kementerian Keuangan Kemenkeu Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah sangat berhati-hati dan terukur dalam melakukan pembayaran pokok dan bunga utang. Ia pun menunjukan data pengeluaran pembiayaan pemerintah yang tidak menembus Rp triliun, namun memang terus meningkat setiap data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat LKPP BPK, pada 2021 pemerintah mengeluarkan dana Rp 902,37 triliun untuk melakukan pembayaran utang pokok dan bunganya. Baca juga Respons Sri Mulyani, Pemerintah Ditagih Utang Rp 179 Miliar oleh Jusuf Hamka Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Suatuistilah yang dipakai untuk investasi tertentu yang dibebani bunga modal dan yang diselenggarakan atau dikuasai oleh The Unitede Federal Reserve Banks. obligasi Amerika Serikat, sertifikat-sertifikat dan surat-surat utang. Efek. Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang Ilustrasi wanita sedang memikirkan ide dan tujuan keuangan untuk berinvestasi di reksa dana, saham, obligasi, surat utang negara. – Surat Utang Negara SUN adalah Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah. SUN digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan anggaran pemerintah seperti untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Dari sisi pemerintah, SUN bermanfaat untuk mencari dana untuk membiayaan APBN. Sementara itu, dari sisi pembeli atau investor, SUN adalah suatu produk keuangan yang menawarkan keuntungan, dengan adanya pembayaran bunga atau kupon dan potensi peningkatan harga capital gain. Dalam bahasa awamnya, SUN ini adalah bukti pemerintah berutang kepada investor dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah menjamin pembayaran bunga dan pokok dari SUN sesuai masa berlakunya. Istilah Terkait SUN 1. Jatuh tempo maturity SUN memiliki masa berlaku. Artinya, pemerintah akan mengembalikan dana pokok investor setelah masanya habis atau sudah jatuh tempo. Jatuh tempo SUN ini beragam mulai dari tiga bulan hingga 30 tahun. 2. Kupon atau bunga Kupon atau bunga adalah imbalan yang diberikan kepada pembeli atau investor SUN. Kupon ini dihitung dalam persentase terhadap jumlah pokok utang dan waktu setahun. Namun, pembayarannya bisa dilakukan secara tiga bulan sekali atau secara diskonto. Contohnya, bila seorang investor membeli SUN seharga Rp100 juta dengan kupon 8 persen per tahun per annum/ maka dalam setahun investor akan mendapatkan bunga Rp8 juta. Akan tetapi karena pembayaran 3 bulan sekali, maka investor akan menerima bunga 3/12 X Rp8 juta = Rp2 juta setiap kali pembayaran kupon. Pembayaran bunga secara diskonto dilakukan dengan pembayaran lebih murah pada saat pembelian daripada nilai yang dibeli. Contoh, investor membeli SUN senilai nominal Rp100 juta, tetapi dia hanya membayar Rp98 juta. Kemudian pada saat jatuh tempo investor itu tetap mendapatkan pokok Rp100 juta. Jenis SUN Sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2002, SUN terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara SPN dan Obligasi Negara termasuk Obligasi Negara Retail/ORI. 1. Surat Perbendaharaan Negara SPN Surat Perbendaharaan Negara SPN adalah SUN yang berjangka waktu maksimal 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. 2. Obligasi Negara Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon atau pembayaran bunga secara diskonto. 3. Obligasi Ritel Indonesia ORI Obligasi Negara yang diperdagangakan secara ritel. Tujuan diterbitkannya ORI adalah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat atau investor individual untuk secara langsung memiliki dan memperdagangkan secara aktif dalam perdagangan Obligasi Negara. 4. Saving Bond Retail SBR SBR merupakan turunan dari ORI, yang memiliki sifat mirip dengan tabungan saving atau deposito bank untuk masyarakat ritel sehingga dinamakan seperti produk perbankan itu. Biasanya, tenor dari SBR tidak terlalu panjang, seperti SBR003 memiliki tenor 2 tahun saja. Siapa Saja yang Bisa Membeli SUN? SUN dapat dimiliki investor institusi ataupun investor perseorangan yang merupakan Warga Negara Indonesia WNI, dibuktikan dengan melampirkan KTP saat pembelian. SUN bisa didapatkan melalui pasar perdana maupun pasar sekunder. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan Surat Utang Negara untuk pertama kali, sedangkan Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan Surat Utang Negara yang telah dijual di Pasar Perdana. Bagaimana Bentuk Fisik SUN? Surat Utang Negara dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat scripless. Surat Utang Negara yang saat ini beredar, diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat. Surat Utang Negara dapat diterbitkan dalam bentuk yang dapat diperdagangkan atau yang tidak dapat diperdagangkan. Untuk bentuk tanpa warkat ini investor tidak perlu khawatir membeli atau berinvestasi barang yang tidak terlihat karena ada bukti pembeliannya berupa invoice penagihan. Bukti ini yang nanti bisa digunakan untuk pencairan dana pokok investor saat SUN sudah jatuh tempo. Apa Tujuan Penerbitan Surat Utang Negara? Bagi pemerintah, SUN diterbitkan untuk 1 membiayai defisit APBN, 2 menutup kekurangan kas jangka pendek, dan 3 mengelola portofolio utang negara. Pemerintah pusat berwenang menerbitkan SUN setelah mendapat persetujuan DPR yang disahkan dalam kerangka pengesahan APBN dan setelah berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Siapa yang mengelola Surat Utang Negara? Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang DJPU. Tugas DJPU yang terkait dengan pengelolaan SUN ialah menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan SUN yang meliputi perencanaan struktur portofolio yang optimal; pelaksanaan penerbitan, penjualan, pembelian kembali dan penukaran; pengelolaan risiko portofolio SUN; pengembangan infrastruktur dan institusi pasar SUN; dan publikasi informasi tentang pengelolaan SUN berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal. Apa Manfaat SUN Bagi Investor? SUN merupakan salah satu alternatif investasi yang relatif bebas risiko gagal bayar. SUN memberikan peluang bagi investor dan pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi portofolionya guna memperkecil risiko investasi. Tingkat keuntungan investasi pada SUN, sebagaimana pada obligasi pada umumnya bersumber dari penghasilan kupon bunga dan potensi kenaikan harga capital gain dari harga obligasi. SUN merupakan instrumen investasi yang bebas risiko gagal bayar karena pembayaran bunga/kupon dan pokoknya dijamin oleh UU SUN. Oleh karena itu, setiap tahun Pemerintah menganggarkan pembayaran kupon maupun pokok SUN dalam APBN. Produk SUN seperti Obligasi Negara juga dapat dijadikan sebagai agunan dan dapat dijual setiap saat apabila pemilik membutuhkan dana. *** Dalam waktu dekat ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan segera meluncurkan produk surat utang bagi investor ritel dengan seri SBR004 yang ditawarkan secara online. Pembelian produk investasi yang dijamin pemerintah ini hanya bisa dilakukan pada periode penawaran tetapi pemerintah juga masih belum mengeluarkan jadwal penawaran SBR004. Namun, bila berminat untuk membeli SUN secara online, Anda bisa mendaftar terlebih dahulu di homepage SUN ritel Bareksa mulai saat ini. Jangan lupa untuk menyiapkan KTP dan NPWP untuk kebutuhan pendaftarannya. Baca Juga Beli SUN di Bareksa Bisa Untung dan Mudah, Begini Cara Daftarnya PT Bareksa Portal Investasi atau adalah mitra distribusi resmi Kementerian Keuangan untuk penjualan Surat Utang Negara SUN ritel secara online. Selain proses registrasi dan transaksi sangat cepat dan mudah, Anda juga dapat memantau investasi Anda dari mana saja dan kapan saja. Daftar jadi nasabah, klik tautan ini EditorInggried Dwi Wedhaswary. JAKARTA, Surat Edaran Kepala Polri Nomor SE/06/X/2015 tertanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau 'hate speech' menuai pro dan kontra di masyarakat. Ada yang menilai bahwa surat edaran itu mengekang kebebasan berpendapat, terutama kritik terhadap pemerintah.Selasa, 01 Sep 2020 1507 WIB Bagikan Di RUU baru, BI diberi mandat untuk membeli surat utang negara tanpa bunga dan harga diskon dalam kondisi ekonomi tertentu. CNN Indonesia/Adhi Wicaksono. Jakarta, CNN Indonesia - Bank Indonesia BI akan mendapat mandat untuk membeli surat utang negara tanpa bunga dan harga diskon dalam rangka membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Mandat ini bisa dijalankan saat situasi ekonomi ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI. Draf beleid itu tengah dibahas di Badan Legislasi Baleg DPR. Berdasarkan draf RUU baru yang diterima Selasa 1/9, disebut bahwa BI dapat membantu pemerintah menerbitkan dan bahkan membeli surat utang negara yang diterbitkan. Pembelian tidak lagi terbatas pada pasar sekunder, melainkan akan berada di pasar primer. Mandat ini dalam rangka operasi pengendalian moneter dan/atau dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan darurat."Dalam kondisi perekonomian tertentu, Bank Indonesia dapat membeli surat-surat utang negara tanpa bunga dengan harga diskon yang disepakati bersama dengan pemerintah," tulis Pasal 55 ayat 5 RUU pada era orde baru di bawah kepemimpinan Presiden ke-2 Indonesia Soeharto, BI memang memiliki wewenang untuk membeli surat utang negara di pasar primer. Namun, ketentuan itu berubah di era reformasi saat kepemimpinan Presiden ke-3 Indonesia Habibie. Dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI, bank sentral nasional hanya bisa membeli surat utang negara di pasar sekunder. Artinya, BI baru bisa membeli surat utang dari tangan kedua, misalnya investor pasar keuangan yang memilih untuk melepas portofolio Surat Berharga Negara SBN yang dimiliki. Namun, ketentuan ini sempat diubah oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo Jokowi. Perubahan dilakukan karena pemerintah selaku otoritas fiskal memiliki kebutuhan pembiayaan APBN yang besar untuk memenuhi kebijakan stimulus bagi masyarakat dan dunia usaha di tengah pandemi virus corona atau covid-19. Akhirnya, aturan pun diubah dengan penerbitan Undang-Undang UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Lebih lanjut, berdasarkan RUU baru, BI nantinya juga diperbolehkan memberikan pembiayaan sementara kepada pemerintah karena kekurangan pada pendapatan negara. Pembiayaan sementara juga dilakukan dengan mekanisme pembelian surat utang. "Pembiayaan harus dibayar paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan besaran pembiayaan tidak melebihi satu per lima dari perkiraan penerimaan negara yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat," terang Pasal 56 ayat 3 RUU baru. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah mengusulkan RUU BI baru untuk mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi di tengah pandemi virus corona. Ia bilang kalau landasan hukum belum mencukupi dan memadai, maka harus mulai lakukan identifikasi dan langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan kebijakan dalam rangka memitigasi risiko krisis ke depan. Salah satunya dengan perubahan aturan lembaga keuangan seperti BI. "Kami melihat dari sisi antisipasi forward looking dari pandemi bagi stabilitas sistem keuangan, jadi ini isu utama yang akan kami pantau dan kelola. Apakah di dalam struktur peraturan perundang-undangan mampu merespons kondisi krisis yang sangat unprecedented," ungkap Ani, sapaan akrabnya.[GambasVideo CNN] uli/bir Bagikan
AyahandaAkseyna Ahad Dori alias Ace, Marsekal Pertama TNI Mardoto (tengah). (Warta Kota) DEPOK, Ayah Akseyna Ahad Dory, Marsekal Pertama TNI (Purnawirawan) Mardoto, mengaku berkeberatan dengan surat klarifikasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Sebab, salah satu poin dalam surat klarifikasi Kompolnas menyebutkan bahwa
Suratundangan pribadi adalah surat permohonan untuk menghadiri acara kekerabatan atau perhelatan keluarga. Misalnya undangan khitanan, pesta ulang tahun, pernikahan, dan lainnya. Surat undangan pribadi, biasanya mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Surat undangan setengah resmi.
Ratarata surat utang dengan denominasi dolar Amerika Serikat (AS) adalah 3-4% untuk tenor 10 tahun. Kemudian untuk denominasi rupiah rata-rata 6-7%.
. surat utang dengan bunga tertentu tts
